Taqiyyuddin Zuhair Al Huda
FISIP/HUBUNGAN INTERNASIONAL
Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Poster-poster bermunculan di media sosial, pidato maupun kata bijak bersebaran, upacara maupun peringatan lain juga diadakan di sekolah maupun gedung pemerintahan. Namun, setelah hari itu berlalu, pertanyaannya tetap sama, sudahkah kita benar-benar memaknai Hari Kebangkitan Nasional lebih dalam? Di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, kebangkitan sejati tidak bisa hanya berhenti pada seremonial belaka. Ia harus menjadi aksi yang nyata dan pendidikan adalah titik awalnya.
Dari Sejarah, Kita Belajar
Kebangkitan Nasional yang ditandai pada tahun 1908 bukan hanya tentang Boedi Oetomo sebagai organisasi, tapi tentang lahirnya kesadaran kolektif. Gerakan ini lahir dari kaum terpelajar, mereka yang memiliki akses pada pendidikan tinggi pada masanya, seperti di STOVIA (School tot Opleiding van Inlandsche Artsen).
Tokoh-tokoh seperti Dr. Soetomo, Ki Hajar Dewantara, dan Tjipto Mangoenkoesoemo adalah buah dari pendidikan pada masa kolonial yang kemudian digunakan untuk menggerakkan kesadaran akan pentingnya pendidikan. Mereka menyadari bahwa pendidikan bukan sekadar hak istimewa, tetapi jalan untuk membebaskan bangsa dari kebodohan, ketakutan, dan penjajahan.
Ki Hajar Dewantara, misalnya, yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional, membangun Taman Siswa pada 1922. Ia ingin menciptakan sistem pendidikan yang membentuk manusia merdeka—secara pikiran, jiwa, dan tindakan. Semboyannya yang legendaris, “Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani” masih relevan hingga kini.
Pendidikan, dengan demikian, terbukti sebagai salah satu kekuatan besar di balik lahirnya tokoh-tokoh penting yang pada akhirnya mengubah sejarah bangsa Indonesia.
Kesenjangan Pendidikan: Tantangan Masa Kini
Namun, semangat itu kini diuji oleh realita. Meskipun angka melek huruf nasional sudah mencapai 96,53%, ketimpangan antara kota dan desa masih menjadi tugas yang perlu diatasi. Di perkotaan, angka melek huruf mencapai 97,94%, sementara di pedesaan hanya 94,54% (GoodStats, 2023).
Tidak hanya pada persoalan baca tulis. Skor PISA (Programme for International Student Assessment) 2022 menerangkan bahwa terjadi penurunan pada skor kemampuan matematika, membaca dan sains siswa di Indonesia yang masih di bawah rata-rata OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). Ketimpangan antara skor siswa di wilayah pedesaan pun jauh tertinggal dibanding wilayah perkotaan (The Conversation, 2024).
Data lain dari BPS menyebutkan hanya 10,15% penduduk Indonesia yang menyelesaikan pendidikan tinggi. Bahkan untuk penduduk Indonesia yang belum menyelesaikan pendidikan SD dan belum pernah sekolah masih berada di angka sekitar 12% (Cakaplah, 2024). Tentunya hal ini sangat mengkhawatirkan karena sudah lebih dari 1 abad sejak Boedi Oetomo lahir, tugas untuk menangani pendidikan ini masih menjadi masalah yang belum teratasi.
Selain itu dengan gambaran ini juga menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan tinggi atau bahkan dasar masih belum merata, dan ini sangat mempengaruhi pada peluang kerja, pengembangan IPTEK, dan kemampuan berpikir jangka panjang.
Terjadi pula pada banyaknya perubahan kebijakan pendidikan yang hanya memberikan beban lebih kepada murid maupun guru (Tempo.co, 2025). Terhitung sejak merdeka, Indonesia telah mengalami 11 kali pergantian kurikulum dimana yang terakhir terjadi pada 2013. Namun penerapan kurikulum baru ini pun tidak mendorong adanya perkembangan yang signifikan pada aspek pendidikan nasional seperti yang dijelaskan pada data sebelumnya.
Bahkan ketika terjadi pergantian Menteri Pendidikan, terjadi pula perubahan kebijakan pendidikan dimana yang baru ini terjadi, pada era Nadiem Makarim terjadi penghapusan pada sistem jurusan di SMA, namun ketika terjadi pergantian menteri yang sekarang dijabat Abdul Mu’ti, sistem jurusan di SMA kembali diberlakukan, menandakan belum adanya sebuah grand plan yang secara signifikan mengatasi masalah pendidikan di Indonesia.
Selain itu permasalahan lain yang tidak kunjung diselesaikan adalah masalah pendidikan di daerah 3T seperti rendahnya kesejahteraan para tenaga pendidik yang menyebabkan pada pelayanan pendidikan yang buruk (Luthfia, A. N., dkk., 2023). Dengan buruknya kesejahteraan tenaga pendidik pastinya akan membuat generasi muda tidak terlalu melihat profesi tenaga pendidik sebagai sebuah primadona. Lalu berakibat pada tidak tersalurnya para talenta yang berbakat untuk masuk ke profesi tenaga pendidik.
Peran Teknologi: Peluang dan Tantangan
Teknologi sebenarnya bisa menjadi alat percepatan pemerataan pendidikan. Pembelajaran daring, platform edukasi, dan digitalisasi kurikulum adalah contoh kemajuan yang dapat dimanfaatkan.
Namun, kenyataannya, banyak daerah belum memiliki infrastruktur digital memadai. Guru di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) melaporkan kekurangan perangkat, sinyal internet yang buruk, dan minimnya pelatihan teknologi. Jika tidak segera dibenahi, ketimpangan digital ini justru memperdalam jurang akses pendidikan antara kota dan desa.
Kebangkitan Lewat Pendidikan: Siapa Bertanggung Jawab?
Terciptanya pemerataan pendidikan pada dasarnya harus menjadi tujuan bersama, baik Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), keluarga, dan individu punya peran besar dalam mewujudkan ekosistem pendidikan yang hidup dan relevan. Seorang guru di pelosok, seorang relawan literasi, atau bahkan orang tua yang aktif mendampingi anak belajar—mereka semua adalah bagian dari kebangkitan itu.
Di sisi lain, pemerintah juga punya peran yang sangat besar karena institusi pemerintah memiliki sumber daya baik manusia maupun keuangan untuk menciptakan sebuah sistem pendidikan yang secara signifikan dapat mendorong pada perbaikan dan pemerataan pendidikan secara nasional. Jika menilik kembali pada sejarah, lahirnya tokoh politik yang mendorong adanya kebangkitan nasional tidak jauh dari adanya kebijakan Politik Etis yang dikeluarkan Belanda pada era kolonial Hindia Belanda dahulu.
Peringatan Hari Kebangkitan Nasional seharusnya menjadi momentum refleksi bahwa perjuangan bangsa ini belum benar-benar usai. Meski kita telah merdeka dari penjajahan asing, kita masih menghadapi tantangan besar berupa kebodohan, kemiskinan, dan ketimpangan. Hal itu hanya bisa diatasi melalui pendidikan yang memberi akses pada pengetahuan, kebijaksanaan, dan keadilan bagi semua.
Jika di awal abad ke-20 tokoh seperti Soetomo dan Ki Hajar bisa bangkit karena pendidikan, maka kini giliran kita menjadikan pendidikan sebagai alat pembebasan generasi masa depan. Karena sejatinya, kebangkitan nasional hari ini bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tetapi bagaimana kita bertindak dan melakukan sesuatu hari ini untuk menyongsong masa depan—dan itu hanya bisa dimulai lewat pendidikan yang merata dan berkeadilan.
By
By
