Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) kembali menegaskan keinginannya untuk mendorong percepatan pembangunan sumber daya manusia di Kota Batu melalui strategi kolaborasi dengan pemerintah daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara UMM dan Pemerintah Kota Batu dalam pelaksanaan Program 1000 Sarjana. Kegiatan ini berlangsung di GOR Gajah Mada Kota Batu, 9 Desember lalu, sebagai simbol sinergi antara dunia pendidikan dan pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan tinggi.
Program 1000 Sarjana digagas Pemerintah Kota Batu sebagai langkah nyata untuk mendorong generasi muda melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, khususnya pada program studi yang mendukung potensi unggulan daerah seperti pertanian dan pariwisata. Dalam konteks tersebut, UMM dipilih sebagai mitra strategis sekaligus penopang utama dalam penguatan sistem pendidikan dan pengembangan SDM lokal.
Wali Kota Batu, Nurochman, menegaskan bahwa investasi di bidang pendidikan merupakan kebutuhan mendasar yang tidak bisa ditawar. Pemerintah daerah, lanjutnya, berkomitmen memastikan setiap pelajar memiliki kesempatan menempuh pendidikan tinggi tanpa terbentur kendala biaya. “Penguatan beasiswa menjadi prioritas sebagai strategi meningkatkan daya saing sumber daya manusia,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Kerja Sama UMM Bidang IV, Muhammad Fath Mashuri, MA, menyampaikan bahwa UMM berupaya memberikan dampak nyata tidak hanya pada skala nasional, tetapi juga bagi wilayah sekitar, termasuk Kota Batu. Menurutnya, kemitraan ini dirancang sebagai bentuk kontribusi langsung UMM dalam pembangunan daerah.
“UMM tidak hanya mengandalkan pendanaan dari Pemerintah Kota Batu. Kami juga memberikan subsidi tambahan berupa potongan biaya studi bagi mahasiswa asal Kota Batu. Skemanya, sebagian SPP ditanggung UMM dan sisanya oleh Pemkot Batu,” jelas Fath, menegaskan peran aktif kampus dalam mendukung program tersebut.
Dalam pelaksanaannya, Program 1000 Sarjana menerapkan mekanisme seleksi yang melibatkan dua pihak, yakni UMM dan Pemerintah Kota Batu. Proses verifikasi dilakukan terhadap mahasiswa aktif ber-KTP Kota Batu dengan sejumlah kriteria, di antaranya batas minimal IPK dan masa studi maksimal semester delapan. Fath menjelaskan, ketentuan ini bertujuan memastikan penerima beasiswa benar-benar memiliki komitmen dan kesungguhan dalam menyelesaikan studi.
Lebih lanjut ia menambahkan bahwa Pemerintah Kota Batu secara berkala menerima laporan perkembangan akademik mahasiswa dari UMM. Laporan tersebut menjadi dasar evaluasi penghentian beasiswa setiap semester. Sistem pemantauan ini sejalan dengan visi UMM dalam mendukung percepatan pembangunan daerah, terutama pada sektor pertanian dan ketahanan pangan yang menjadi kekuatan gunung.
“UMM dikenal memiliki kinerja yang kuat di bidang tersebut, dan hal itu menjadi perhatian Pemerintah Kota Batu. Harapannya, lulusan UMM memiliki kompetensi yang siap mendukung program unggulan daerah,” ungkapnya.
Tak hanya fokus pada bantuan pendidikan, UMM juga membekali mahasiswa dengan penguatan soft skill dan karakter melalui program P2KK (Pengembangan kepribadian dan Kepemimpinan) serta pelatihan teknis, termasuk bimbingan bahasa pemrograman Python. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kapasitas kepemimpinan, etika, tim kerja, dan keterampilan digital yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
Menutup pernyataannya, Fath mengajak generasi muda Kota Batu untuk memanfaatkan peluang ini secara optimal. Ia menilai perhatian pemerintah daerah terhadap pembangunan manusia sangat besar dan harus diimbangi dengan kesungguhan siswa dalam menyerap ilmu selama menempuh pendidikan tinggi. “Kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk membangun masa depan dan kemajuan daerah,” tutupnya.
