Siri Bukan Jalan Aman, Pidana Bukan Penyelesaian

Friday, 08 October 2010 20:23
Print PDF

Menyoroti Fenomena UU Nikah Siri>>

Berawal dari usulan Majelis Ulama Indonesia (MUI), akhirnya lahirlah Rancangan Undang-Undang Pengadilan Agama (RUU PA) tentang perkawinan. Maksud hati untuk melindungi nasib dan masa depan perempuan dan anak. Namun, yang terjadi justru timbulnya kontroversi di masyarakat. Pihak yang mendukung atau menolak pengesahan RUU tersebut teguh dengan dasar dan pendirian masing-masing. Bagaimana agama, hukum, dan sosiologi membedah kontroversi tersebut?

Meskipun terdapat penolakan dari berbagai pihak, kelihatannya pemerintah tidak gentar sedikit pun untuk mencabut RUU PA itu. Bahkan, dengan dukungan kuat MUI, pemerintah terus memperkuat nilai dan esensi RUU PA untuk dijadikan Undang-Undang Peradilan Agama (UU PA) tentang perkawinan agar sah secara hukum. Lebih dalam, UU PA nantinya akan menjadi landasan negara dalam menangani masalah nikah siri. Jadi, jika RUU PA itu benar disahkan, maka mau tidak mau masyarakat harus tunduk mematuhinya. Jika tidak, maka berlapanglah dada apabila dikenakan pidana, termasuk menjalani bulan madu di hotel predeo.

Merujuk berita  (Jawa Pos,15/2/2010), ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud M.D sangat setuju dan mendukung sanksi pidana tersebut. Menurut Mahfud, demikian disapa, meski nikah mut’ah dilarang dalam Islam, tetapi kenyataannya banyak ditemukan kasusnya. Pun, praktik nikah siri. Keduanya banyak menimbuklan korban di kalangan perempuan sendiri dan anak-anak. Salah satunya yaitu pihak-pihak pelaku pernikahan siri itu tidak bisa menjadi ahli waris. Karenanya, perlu ada UU yang melarang praktik nikah siri dan mut'ah. Menurut pria asal Madura itu, nikah siri terjadi kerapkali keluar dari konteks ibadah, tetapi semata-mata hanya untuk memenuhi dorongan atau pelampiasan nafsu seksual.

Berbeda dengan MK, ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim, juga kukuh dengan pendapatnya. Menurutnya, pasal dalam RUU Perkawinan terdapat  pidana yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Lebih jauh, pria yang terpilih lagi sebagai Ketua Komnas HAM periode 2010-2012 dalam rapat paripurna pemilihan ketua dan penetapan subkomisi Komnas HAM tersebut mengungkapkan, perkawinan merupakan hak privasi dan peran negara hanya melegalkannya. “Dalam hal ini negara harus bersifat pasif dan tidak ikut menentukan untuk menghormati hak asasi warga negara. Karena itu, pengajuan RUU tersebut sebagai bentuk intervensi negara terhadap wilayah privasi warga negara,” ungkapnya menjelaskan.

Siri, Sah dalam Agama

Sebenarnya apa nikah siri itu? Abdus Shomad, mengartikan nikah siri  menurut bahasa  dari kata siri yang artinya diam-diam atau sembunyi sembunyi. Secara harfiah, nikah siri adalah nikah diam-diam yang hanya diketahui oleh kalangan terbatas. “Nikah  di bawah tangan yang hanya diketahui oleh keluarga dekat mempelai berdua,” ungkapnya.

Menurutnya, meski dilakukan secara diam-diam, nikah siri seharusnya tetap dilaksanakan secara syar’i (sesuai dengan kaidah agama, red.), artinya semua syarat dan rukun nikah harus dipenuhi. ”Hanya saja, pernikahan ini  tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) karena berbagai alasan,” jelas pria yang menjabat ketua MUI Jatim itu.

Menjawab fenomena nikah siri, laki-laki ramah ini mengklasifikasikan nikah siri secara terminologi menjadi tiga bagian. Pertama, pernikahan tanpa wali. Lebih lanjut dijelaskan, pernikahan itu dilaksanakan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Hal ini mungkin terjadi karena pihak wali dari salah satu mempelai tidak menyetujuinya atau karena alasan lain sehingga menganggap sah pernikahan tanpa wali itu.

”Boleh jadi hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat agama. Padahal dalam syariat islam, nikah siri tanpa wali dinyatakan tidak sah,” jelasnya.

Kedua, pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara. “Faktor yang menjadi penyebab seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara, salah satunya karena biaya. Kebanyakan mereka yang melakukan nikah siri karena tidak mampu membayar administrasi pencatatan. Namun, ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu,” ungkap pria yang biasa disapa Shomad itu.

Ketiga, pernikahan yang dirahasiakan karena alasan tertentu.  “Misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri  atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya,” ujarnya.

Sementara itu, masalah sah dan tidaknya sebuah pernikahan turut pula menjadi perhatian pria kelahiran 1968 itu. Dalam agama, ia mengungkapkan, pernikahan sah jika rukunnya terpenuhi. ”Di tahun 2005 lalu, MUI sudah memutuskan bahwa nikah di bawah tangan itu sah jika rukunnya dipenuhi, seperti penjelasan terminologi kedua tadi. Akan tetapi, hal itu bisa  menjadi haram jika hak-hak anak dan istri tidak dilaksanakan atau dipenuhi," papar Shomad.

Menurut pria asal Madura tersebut, nikah siri yang dilarang dan diharamkan jika perkawinan itu dilakukan secara diam-diam, sembunyi-sembunyi, baik di hotel, di rumah, dan tempat-tempat lainnya, serta tidak  memenuhi syarat dan rukunnya, seperti dilakukan sendiri tanpa wali dan saksi. ”Wali menjadi rukun utama dalam pernikahan,” tegasnya via telfon.

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh imam yang lima kecuali Imam An Nasa’i yakni tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali. “Jadi, menurut penafsiran para ulama dan ahli fikih, hadits itu menunjukkan tidak sahnya suatu pernikahan jika dilakukan tanpa wali,” tuturnya merinci.

“Penafsiran semacam itu dipertegas dan diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda wanita mana pun yang menikah tanpa mendapat izin walinya, maka pernikahannya batil; pernikahannya batil; pernikahannya batil. Dan Abu Hurairah ra. juga meriwayatkan sebuah hadits, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lainnya. Seorang wanita juga tidak berhak menikahkan dirinya sendiri. Sebab, sesungguhnya wanita pezina itu adalah (seorang wanita) yang menikahkan dirinya sendiri,”demikian terangnya.

Kemudian, menurutnya, dari hadits tersebut dikatakan pernikahan tanpa adanya wali adalah pernikahan yang tidak sah dan batil, pernikahan maksiat dan berhak mendapatkan sanksi. “Ini berbeda dengan nikah siri secara syar'i yang tetap sah menurut ketentuan syariat dan pelakunya tidak boleh dianggap melakukan tindak kemaksiatan. Sehingga, pelaku tidak perlu dijatuhi sanksi seperti ketentuan dalam RUU perkawinan itu. Namun demikian, karena kita hidup dalam negara yang mengatur pencatannya, maka nikah siri yang syar'i  harus melakukan pencatatan di administrasi negara. Hal ini agar seseorang yang telah menikah memiliki alat bukti, bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan,” paparnya beropini.

“Mengapa demikian?  karena salah satu bukti yang sah secara syar'i adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh catatan sipil pemerintah. Ketika pernikahan dicatat dalam lembaran catatan sipil negara, maka seseorang telah memiliki dokumen resmi yang bisa dijadikan alat bukti bila suatu waktu diperlukan. Hal itu juga untuk meminimalkan terjadinya kezaliman di suatu hari kelak,” sambungnya.

Ketika dimintai komentar tentang draf RUU PA tentang perkawinan yang memuat sanksi pidana bagi pelaku nikah siri, pria yang mewakili lembaga MUI Jatim ini  menolak keras rencana pemberlakukan sanksi pidana bagi pelaku nikah siri. ”Sekali lagi pidana terhadap pelaku nikah siri yang syar’i bertentangan dengan ajaran Islam. Alangkah baiknya pemerintah menyelesaikan permasalahan amoral seperti perzinaan, pelacuran yang terjadi di masyarakat. Ya, buatlah undang-undang yang mengatur itu,” pungkasnya.

Tetap Perlu Disahkan Negara

Terdapat bias pengertian dalam mendefinisikan istilah pernikahan siri. Masyarakat terkotak-kotak dalam anggapan pernikahan siri adalah perkawinan diam-diam, perkawinan yang tidak dipublikasikan, dilangsungkan tanpa wali, dan perkawinan yang tidak dicatatkan pada pencatatan sah negara. Akibatnya, timbul stereotip jika pernikahan siri adalah pernikahan tidak sah di mata negara.

Dalam perspektif hukum, seperti dituturkan dosen Fakultas Hukum Sumali, perkawinan berprinsip pada legalitas. Artinya, suatu perbuatan menjadi boleh atau tidak boleh sepanjang ada peraturan yang mengatur. Dalam hukum perkawinan sendiri, pernikahan sah sepanjang dijalankan sesuai agama dan kepercayaan. Maka, jika agama mengakui sah, UU negara juga mengakui keabsahannya. “Itu logikanya,” tandasnya.

Namun diungkapkan, kenyataanya hukum apapun yang berlaku dapat berubah sesuai dengan keadaan dan kondisi masyarakat saat ini. Seperti sekarang, RUU PA ada karena dilatarbelakangi fenomena nasib terlantarnya perempuan dan anak akibat nikah siri itu.

Menanggapi kontroversi RUU perkawinan, pria yang menjadi kepala Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) tersebut menggungkapkan, akar permasalahan selama ini adalah beberapa masyarakat yang menganggap pencatatan pernikahan merupakan tanggung jawab negara. Karena itu, bukan masyarakat yang berkewajiban mencatatkan pernikahannya.

Alasan kedua, sanksi yang dikenakan berupa pidana dirasakan terlalu berat lantaran hal tersebut bukan termasuk  tindakan kriminal. “Meskipun sekadar denda, beberapa masyarakat menilai terlalu berat,” ujarnya.

Keberadaan hukum sendiri menurut lelaki yang ramah tersebut bersandar pada tiga tipologi, yaitu sebagai kontrol sosial, menyelesaikan persoalan, dan perubah perilaku masyarakat. Untuk merumuskan kontroversi pernikahan siri, Sumali menyarankan untuk mencari akar permasalahannya. Namun demikian, Sumali menyayangkan jika nantinya persoalan RUU Perkawinan ini berujung pada kriminalisasi nikah siri.

Menanggapi beberapa masyarakat yang beralasan bahwa biaya pernikahan mahal sehingga memilih siri, Sumali memberi jalan tengah berupa sosialisasi atau penyelenggaraan kawin masal secara gratis. “Yang penting kan dicatat,” imbuhnya.

Agar tertib dan memudahkan, Sumali juga menyarankan pemerintah untuk memperbaiki  persoalan administrasi dulu. “Ini kan awalnya persoalan administrasi. Maka, perbaiki segala sesuatu yang berkaitan dengan birokrasi dulu, misalnya yang membuat biaya jadi membengkak lebih dari biaya yang seharusnya. Itu yang harus ditertibkan dulu,” ujarnya menyarankan.

Sementara itu, alasan lain yang sering dikemukakan untuk menikah siri adalah poligami. Menurut Sumali, meskipun diperbolehkan, namun bagi seorang suami harus memperhatikan aturan dari poligami itu sendiri.

Dijelaskannya, seorang suami diperbolehkan berpoligami jika istri pertama  sakit keras dan tidak bisa disembuhkan, tidak bisa memberikan keturunan, atau tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai istri. ”Istri tidak bisa menjalankan kewajiban selayaknya istri itu misalnya karena mempunyai jam kerja hingga larut malam atau sering bepergian. Dan, poligami itu harus ada ijin dari istri pertama,” jelasnya.

Pada dasarnya larangan hukum negara terhadap pernikahan yang tidak dicatatkan adalah untuk menjamin perlindungan hukum pada istri dan anak. Kalaupun tidak mampu, Sumali menjelaskan, bisa menggunakan meterai atau dibuat akta untuk disahkan di kemudian hari. ”Yang terpenting, sebuah pernikahan harus mendapat pengakuan dan pencatatan secara sah oleh negara,” imbuh dosen UMM itu.

Dipengaruhi Banyak Faktor

Nikah siri dapat diartikan nikah diam-diam. Dalam tinjauan sosiologi, jika apa yang dipikirkan atau diperbuat seseorang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat, maka orang tersebut dapat dikatakan telah melakukan anomali nilai atau keanehan. Akibatnya, masyarakat akan memberikan sanksi sosial. Sanksi tersebut bisa berupa label, identifikasi-identifikasi tertentu, bahkan hukuman. “Terutama perempuan, karena selama ini dalam sanksi sosial masyarakat, perempuan yang banyak terkena,” ungkap pengamat sekaligus dosen Sosiologi, Muhammad Hayat.

Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Laboratorium Sosiologi tersebut mencontohkan nilai-nilai sosial pada masyarakat desa. Perayaan seperti Maulid Nabi atau pernikahan banyak diselenggarakan secara besar-besaran. Hal ini tidak terlepas dari sifat kebersamaan dan ikatan kolegial dalam masyarakat. “Masyarakat desa lebih baik menghabiskan uang untuk perayaan daripada untuk mencatatkan pernikahan karena bagi mereka yang lebih penting adalah pengakuan masyarakat daripada pemerintah,” jelasnya.

Penting bagi pemerintah, menurut pria yang disapa Hayat itu, menjembatani kepentingan masyarakat dan proses administrasi negara. Masyarakat dengan ciri homogen lebih takut dengan sanksi sosial. “Pangkal masalah adalah kekurangmampuan pemerintah mensosialisasikan kebijakan. Pemerintah harus dapat melakukan sosialisasi yang baik, efektif, dan benar serta mampu mensinergikan nilai-nilai lokalitas,” terangnya menyarankan.

Di lain sisi, masyarakat yang tinggal di tempat lebih majemuk dan modern, mempunyai nilai sosial yang berbeda. Diterangkan Hayat, dalam teori sosiologi Max Weber, stratifikasi masyarakat bisa diidentifikasi melalui kekuasaan politik, status, dan prestise.

Meskipun dalam kelompok sosial modern telah terdapat emansipasi dan tingkat pendidikan yang tinggi, namun segelintir orang masih menilai status berdasarkan kekuasaan, harta, wanita, dan tahta. Ketika segelintir orang mempunyai dominasi ekonomi, ia bisa menguasai beberapa akses dan memproduksi status tersebut.

Terkait dengan beberapa masyarakat yang masih menganggap stigma status berdasarkan akses ‘menguasai’ wanita, saat ini sangat tidak mungkin mengungkapkanya secara eksplisit. “Ketika wanita saat ini telah setara kedudukan sosial atau pendidikannya dengan lelaki, sangat tidak mungkin mengakui secara terbuka. Maka nikah siri banyak ditempuh oleh segelintir orang dalam kasus-kasus seperti ini,” terang Hayat.

Pakar sosial, Ishomuddin, memaknai nikah siri merupakan sebuah istilah yang dipakai untuk menyebut pelaku perkawinan secara Islam yang tidak mengikuti prosedur administratif pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama atau kelembagaan Islam. “Tentu istilah ini tidak dipakai oleh negara lain yang secara kelembagaan Islam tidak diurus oleh pemerintah yang bersangkutan,” ungkapnya.

“Persoalannya, di Indonesia, secara kelembagaan Islam, perkawinan menjadi urusan negara untuk mengatur pranata agama dan kehidupan beragama. Hal ini berarti umat Islam dalam perspektif pemerintah harus tunduk dengan peraturan yang ada,” tambahnya.

Ishomuddin juga menilai terjadinya pernikahan siri bisa dipengaruhi oleh banyak faktor. ”Selain faktor ekonomi yang sangat dominan, juga ada faktor sosial, pendidikan, dan juga faktor agama,” tegas Guru Besar Fakultas Agama Islam UMM itu.

"Faktor ekonomi disebabkan mereka memang tidak memiliki uang untuk membayar administrasi pernikahan di kantor KUA. Boleh jadi, masyarakat ini tidak mengetahui  karena keadaan sosial masyarakat atau juga tingkat pendidikan mereka yang minim,” tambahnya menjelaskan.

Berkaitan dengan RUU Perkawinan, guru besar bidang sosiologi ini berpendapat jika RUU PA itu merupakan bentuk pemberian perlindungan dari pemerintah kepada warganya. “Meskipun secara normatif,  agama tidak melarang menikah di bawah tangan (nikah siri, red.), selama memenuhi sarat dan rukunnya. Akan tetapi, tindakan pemerintah untuk melindungi hak perempuan dan anak yang terabaikan sebagai dampak dari nikah siri merupakan langkah yang benar. Ini karena pelaksanaan nikah siri di masyarakat telah terjadi disorientasi,” opininya mengakhiri. sya/mg_rey/ rif (Bestari edisi 260)

 

 

Last Updated on Sunday, 10 October 2010 03:34